Kementerian Pertanian (Kementan) dianugrahi predikat kepatutan pelayanan publik tahun 2022 oleh lembaga negara Ombudsman RI atas capaian kinerja yang sangat memuaskan. Kementan sendiri mendapat skor atau nilai cukup tinggi yaitu sebesar 94,24.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari hasil identifikasi kompetensi penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah melalui proses panjang dalam menentukan kelayakan.

"Termasuk kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, pemenuhan komponen standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan penyelenggara. Kerangka kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi tugas Ombudsman terutama di bidang pencegahan maladministrasi," ujar Najih, Kamis, 22 Desember 2022.

Secara umum, kata Najih, penilaian ini dilaksanakan dengan melibatkan jajaran Ombudsman RI tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Penilaian ini juga didasarkan pada kepatuhan yang dilaksanakan berasaskan prinsip integritas, keadilan dan kepatuhan nondiskriminasi. Dengan kata lain tidak memihak akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan.

"Artinya penilaian ini secara mandiri dilaksanakan oleh tanpa melibatkan pihak ketiga, sebagai upaya untuk memperoleh penilaian yang objektif independen dan transparan," katanya.

Sementara untuk ruang lingkup penilaian sendiri dikatakan Najih meliputi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan objek penilaian seperti pada Kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi.

"Kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan dan masyarakat melalui observasi ketampakan fisik atau teks dan pembuktian dokumen pendukung," katanya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyampaikan terimakasih atas kepercayaan Ombudsman dalam menetapkan Kementan sebagai kementerian yang memiliki nilai bagus pada pelayanan publik selama tiga tahun terakhir.

"Hanya dengan pemerintahan yang baik dan berpihak pada rakyat, yang melindungi rakyat, yang bisa menjanjikan kesejahteraan only strong and good governance can do Fast dan bentuk melindungi dan memberi rahmat pada rakyat itu adalah bentuknya pelayanan, pelayanan publik. Oleh karena itu apa yang Ombudsman berikan ini sesuatu yang luar biasa karena tidak gampang untuk patuh pada dinamika publik yang ada," jelasnya.