KEMENTERIAN PERTANIAN
2023-09-21
SURABAYA - Wakil
Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menghadiri pembukaan Rapat
kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di
Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/9/2023). Kegiatan tersebut merupakan dukungan
sinergi program ketahanan energi dan pangan.
Dalam
sambutannya, Wamentan Harvick menyampaikan kegiatan hulu migas dengan pertanian
tak terhindarkan. Sebab, pembangunan infrastruktur migas sering kali berada di
area yang telah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Saat ini
terdapat sekitar 200 kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang melaksanakan
kegiatan operasi hulu migas di Indonesia, oleh karena itu dipandang perlu untuk
diberikan pemahaman dan pengertian terkait LP2B agar tak mengganggu produksi
pangan kita," katanya.
Wamentan
mengungkapkan, pada tahun 2022, Kementerian Pertanian melalui Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengalokasikan kegiatan
Rekomendasi Perlindungan LP2B kepada 52 Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di 12
Provinsi.
Namun,
tambahnya, jika terjadi alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum, seperti
pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi, maka hal itu harus merujuk pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) Nomor 81 Tahun 2013.
"Saya
berharap kegiatan ini dapat menciptakan sinergi yang baik antara SKK
Migas-Kontraktor KKS selaku pelaku industri hulu migas dengan Kementerian
Pertanian sebagai regulator di sektor pertanian, sehingga kegiatan operasi hulu
migas dapat berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan sektor
pertanian tidak kehilangan area produksinya demi tercapainya ketahanan pangan
nasional," harapnya.
Sementara itu,
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menyampaikan komitmen SKK Migas
dan KKKS untuk menjalankan kegiatan operasi hulu migas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, namun dibutuhkan adanya terobosan dalam proses
alih fungsi LP2B.
Rudi menambahkan
keberadaan dan penetapan LP2B belum banyak diketahui oleh Kontraktor KKS yang
bekerja di bawah naungan SKK Migas. Sehingga dalam penyusunan rencana kerja dan
biaya operasi, belum mempertimbangkan dan memperhitungkan tata waktu dan biaya
yang timbul akibat pelaksanaan alih fungsi.
“Melalui Raker
ini diharapkan hal-hal tersebut dapat dituntaskan agar kedepannya tidak ada
lagi permasalahan lahan untuk operasi hulu migas yang beririsan dengan
LP2B," ujar Rudi.
Dalam kegiatan
tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
Arie Yuriwin, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian ATR Dwi Hariyawan, Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen
PSP Kementerian Pertanian Baginda Siagian, serta Bupati Banggai Sulawesi Tengah
Amirudin.
Berita Terbaru